Kamis, 18 Oktober 2018
SYARAT PERIZINAN

PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

Persetujuan Prinsip Pembangunan meliputi sebagai berikut: 

  1. Akte pendirian badan usaha;
  2. Nomor pokok wajib pajak;
  3. izin usaha kegiatan pokok;
  4. Surat keterangan domisili perusahaan;
  5. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;
  6. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian
  7. Khusus dan kegiatan pokoknya.